Di Intimidasi Guru Tentang Ujian, Seorang Siswa Rela Bunuh Diri

Di Intimidasi Guru Tentang Ujian, Seorang Siswa Rela Bunuh Diri - Polisi masih menyelidiki kasus bunuh diri siswi SMKN 3 Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Amelia Nasution (19), yang diduga karena diintimidasi oknum guru setelah mengungkap adanya kecurangan saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Polisi akan memanggil 3 teman Amelia dan seorang guru untuk dimintai keterangan.

"Hari ini sudah kita buat panggilannya, Senin atau Selasa (pekan depan)," kata Zul saat dihubungi detikcom, Kamis (13/4/2017).

Zul mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan sebelum ada laporan dari orang tua Amelia. Tiga teman Amelia dan seorang guru itu telah ditanyai polisi.

"Kita panggil ulang lagi, secara resmilah. Kalau kemarin kan undangan wawancara saja," ujarnya.


Baca Juga : 
- Guru Honorer Ancam Mogok Mengajar Karena Gaji Sudah 4 Bulan Belum Dibayar
- Siapa Bilang Banyak Wali Murid Tidak Setuju Jika Anaknya Diajar Oleh Honorer
- Jeritan Para Honorer Yang Menunggu Gajian Untuk Membayar Utang

Laporan kepada polisi disampaikan orang tua Amelia pada Rabu (12/4). Amelia meninggal dunia pada Senin (10/4) setelah dirawat selama beberapa hari di RSUD setempat.

"Ayah korban melapor ke Polres setelah anaknya meninggal setelah dirawat beberapa hari. Jenis racun yang diminum adalah racun untuk rumput," kata Kapolres Padangsidimpuan AKBP Andy Nurwandy.

Percobaan bunuh diri Amel diduga dilakukan karena ada intimidasi dari oknum guru di sekolahnya. Amel disebut mem-posting bocoran kunci jawaban UNBK di SMKN 3 Padangsidimpuan. Dia dan dua temannya berkomentar soal dugaan kebocoran kunci jawaban UNBK yang dilakukan oknum guru di sekolahnya.

Amel dan dua temannya itu lalu dipanggil oleh pihak sekolah dan diduga ada oknum guru yang melakukan intimidasi. Akibatnya, Amel lalu menenggak racun karena tak kuat menerima intimidasi tersebut.

"Terkait intimidasi, akan kami kembangkan. Soal dikaitkan UNBK, masih kami harus dalami. Hal tersebut sesuai laporan ayah korban bahwa yang bersangkutan almarhum akibat intimidasi guru," Wandy menjelaskan.

Guru Honorer Ancam Mogok Mengajar Karena Gaji Sudah 4 Bulan Belum Dibayar

Guru Honorer Ancam Mogok Mengajar Karena Gaji Sudah 4 Bulan Belum Dibayar - Sudah empat bulan, uang honor ratusan tenaga pengajar SMK/SMA Negeri Kota Bekasi, yang berstatus tenaga honorer, belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Guru honorer ini mengancam akan mogok mengajar bila gajinya tidak dibayarkan hingga April 2017 ini.

"Kami akan berpartisipasi dan ikut serta dalam aksi mogok mengajar dan aksi unjuk rasa ke Pemprov Jawa Barat," ujar salah satu guru honorer yang enggan disebutkan namanya, Kamis (20/4).

Dia mengatakan, aksi unjuk rasa ke kantor Pemprov Jawa Barat bakal digelar pada 21 April, esok.

Saat ini, kata dia, sudah ada beberapa guru honorer yang sudah melakukan mogok mengajar.

Para guru honorer ini merasa kecewa dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang belum juga membayarkan honor mereka sejak Januari hingga April ini.

Sejak Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih kewenangan SMA/SMK Negeri, kata dia, terjadi penurunan besaran tunjangan.

Sebelum diambil alih Pemprov Jawa Barat, guru honorer mendapat tunjangan sebesar Rp 1 juta per bulan. "Namun, setelah diambil alih Pemerintah Provinsi,‎ lebih kecil dari Rp 1 juta," katanya.

Baca Juga : 

• Jeritan Para Honorer Yang Menunggu Gajian Untuk Membayar Utang
• Siapa Bilang Banyak Wali Murid Tidak Setuju Jika Anaknya Diajar Oleh Honorer
• Tidak Adil, Honorer K2 Tetap Harus Di Test Untuk Jadi CPNS

Terdata, guru yang berstatus honorer sebanyak 478 orang dan berstatus PNS sebanyak 1.163 orang.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri, mengungkapkan pihaknya berupaya membantu guru dengan memberikan bantuan melalui APBD Kota Bekasi.

"Sudah ada APBD Kota Bekasi yang dalam pagunya untuk membantu guru SMA/SMK‎. Namun penyalurannya perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tidak menyalahi aturan," katanya.

Pemerintah Kota bekasi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar untuk membantu sekolah SMA/SMK Negeri Kota Bekasi.

Hanya saja, kewewenangan pendistribusian bantuan tersebut tetap diserahkan kepada Pemprov Jawa Barat.
Sumber : Beritasatu.com

Tolak PNS Dari Honorer, Politikus Gerindra Pertanyakan TUPOKSI KPK?

KPK Tolak PNS Dari Honorer, Politikus Gerindra Pertanyakan TUPOKSI - Sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menolak pengangkatan CPNS secara otomatis dari honorer dipertanyakan politikus Gerindra Bambang Riyanto.

‎Menurut dia, sebelum memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, KPK harusnya melihat tupoksinya.

"Saya tidak tahu apa tupoksi KPK sampai menyentuh rekrutmen CPNS dari honorer. Perintah presiden lewat Surpres kan sudah jelas," kata Bambang kepada JPNN, Jumat (31/3).

Baca Juga : 
- Ini Alasan KPK Tolak Pengangkatan PNS Dari Honorer Secara Otomatis
- Guru Honorer Sangat Dibutuhkan Pemerintah.
- Presiden Jokowi Terbitkan Surpres Untuk Merevisi UU ASN, Honorer Gembira

Bagi Bambang, para pembantu presiden yang sudah ditugaskan sesuai Surpres tertanggal 22 Maret, mestinya menjalankan amanat.

Bukannya mencari perlindungan dari lembaga-lembaga lain seperti KPK untuk menggagalkan revisi UU ASN.

"Kami berpegang pada isi Surpres. Insya Allah pekan depan kami akan meminta agar jadwal pembahasan revisi UU ASN sudah bisa ditentukan. Kita tidak boleh main-main dengan undang-undang," ujar Bambang yang duduk di Komisi II DPR RI.

‎Dengan adanya revisi UU ASN, honorer maupun PTT usia 35 tahun plus bisa diangkat PNS.

sumber: JPNN.COM

KPK Tolak Pengangkatan PNS Otomatis Dari Honorer, Ini Alasannya

KPK Tolak Pengangkatan PNS Otomatis Dari Honorer - Perjuangan para tenaga honorer yang begitu panjang untuk diangkat menjadi PNS tanpa test ternyata mendapat rintangan salah satunya yaitu dari Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK).

Seperti dilansir dari JPNN,  KPK dengan tegas menolak pengangkatan PNS dari Honorer. Penolakan tersebut tertuang dalam rekomendasi Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur.

"KPK tidak setuju pengangkatan otomatis dari honorer. Kami juga berharap tidak ada lagi rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tanpa tes," kata Agus di Kantor KemenPAN-RB, Jumat (31/3).

Dia menambahkan, apakah para orang tua setuju bila anak-anak diajari guru yang tidak lulus tes.

Begitu juga apakah rela pasien dirawat perawat yang tidak lulus atau tidak melalui tes.

"Dalam pembahasan dengan MenPAN-RB ini, kami sudah menyatakan sikap untuk tidak ada lagi pengangkatan ASN otomatis. Semuanya harus melalui mekanisme tes. Sedangkan penempatan pejabat harus melalui sistem merit," tegasnya.


Sumber : JPNN.COM

Guru Honorer Sangat Dibutuhkan Pemerintah

Guru Honorer Sangat Dibutuhkan Pemerintah - Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di sekolah negeri terdata sebanyak 674.775 guru honorer. keberadaan guru honorer di sekolah-sekolah tidak terhindarkan meskipun secara nasional pemerintah menyatakan jumlah guru berlebih. Baik sekolah negeri maupun swasta membutuhkan mereka demi kelancaran proses belajar-mengajar. Mereka menunggu kepastian.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Didi Suprijadi di Jakarta, Senin (20/3), mengatakan, pengangkatan guru tetap, terutama yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), tak sebanding dengan jumlah guru yang pensiun tiap tahun. "Guru yang masuk dibatasi, sedangkan guru yang pensiun sudah pasti. Sekolah pun mencari cara bertahan dengan mengangkat guru honorer. Ada guru honorer yang dibiayai dari anggaran daerah, ada yang dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) atau komite sekolah," kata Didi.

Menurut proyeksi Kemdikbud, dalam lima tahun ke depan (2016-2020) guru yang pensiun sebanyak 316.535 orang atau rata-rata 62.000 orang per tahun. Sementara pengadaan guru profesional lewat pendidikan profesi guru sebagai guru yang memenuhi syarat Undang-Undang Guru dan Dosen (D-4/ S-1 dan memiliki sertifikat pendidik) hanya 3.000-5.000 orang per tahun.

Menurut Didi, sebenarnya secara bertahap guru honorer diangkat pemerintah. Pada tahap pertama, pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS diutamakan bagi guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di sekolah negeri yang digaji dari APBN dan APBD. Sampai saat ini, guru honorer di sekolah negeri masih menunggu kepastian pengangkatan guru honorer kategori K2 untuk menjadi guru PNS.

Ia mengatakan, pada awal pendataan guru honorer K2 terdata 430.000 guru. Setelah verifikasi, yang memenuhi syarat hanya 297.000 orang. Pemerintah berjanji mengangkat guru honorer kategori K2, yakni guru honorer di sekolah negeri yang tidak dibiayai APBN ataupun APBD akan diangkat secara bertahap pada 2016-2019. Ternyata realisasinya belum signifikan.

Baca Juga :
- Jadwal Revisi UU ASN Diperkirakan Bulan April, Honorer Harus Sabar Menunggu
- Presiden Jokowi Berharap Masalah Honorer Segera Terselesaikan Dengan Revisi UU ASN
- Presiden Jokowi Terbitkan Surpres Untuk Merevisi UU ASN

Sebenarnya secara nasional ada kelebihan 155.048 guru, tetapi jika dilihat lebih mikro hingga ke tingkat sekolah, terjadi kekurangan guru tetap.

Berdasarkan Dapodik 2016, di jenjang SD, SMP, dan SMA terjadi kekurangan 550.604 guru tetap. Di SMK ada kekurangan sekitar 91.000 guru. Setelah UU Guru dan Dosen terbit tahun 2005, terjadi pengangkatan 1.061.500 guru. Sekitar 40 persen tidak berkualifikasi pendidikan minimal D-4/S-1.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia M Fatah Yasin mengatakan, guru honorer di sekolah swasta merasa didiskriminasi dengan akan adanya surat penugasan dari pemerintah daerah bahwa guru honorer di sekolah negeri agar bisa dibayar dengan dana BOS. "Dengan ada SK dari pemda, semakin mudah bagi guru honorer di sekolah negeri untuk diangkat jadi PNS. Sebaliknya, guru honorer di sekolah swasta harus melalui proses yang umum. Ini tidak adil," ujarnya.

Sumber : kompas

Jadwal Revisi UU ASN Diperkirakan Bulan April, Honorer K2 Harus Sabar Menunggu

Berita Honorer K2 2017 - Seperti sudah diberitakan sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo mulai menanggapi masalah honorer K2 dengan diterbitkannya surat presiden (Surpres) tentang revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden Jokowi menunjuk tiga menteri untuk membahas revisi UU tersebut. Ketiga menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM.

“Bolanya sekarang ada di DPR RI. Revisi berjalan cepat atau lambat tergantung DPR RI dan pemerintah,” politikus Gerindra Bambang Riyanto, Rabu (29/3).

Menurutnya, begitu Surpres terbit, pimpinan DPR RI akan membawa ini ke Bamus untuk ditetapkan jadwal pembahasan.

Dia memperkirakan, pembahasan akan dimulai bulan depan. Mengingat, revisi UU ASN sifatnya sangat segera.

"Presiden menginginkan pembahasan ini dipercepat. Kami akan bergerak cepat juga karena intinya DPR RI sangat mendukung percepatan revisi UU ASN agar masalah honorer dan pegawai tidak tetap bisa selesai dengan cepat,” terang Bambang.

Baca Juga : 
- Jokowi Berharap Masalah Honorer Segera Terselesaikan Dengan Revisi UU ASN
- Presiden Jokowi Terbitkan Surat Presiden Untuk Merevisi ASN

Dia berharap seluruh honorer maupun PTT untuk tetap mengawal pembahasan ini. Mengingat, dalam revisi yang hanya menyorot sekitar lima pasal ini tujuannya untuk menyelamatkan honorer serta PTT dengan masa pengabdian belasan hingga puluhan tahun.

"Saya lega juga, akhirnya presiden cepat menerbitkan surpresnya meski sebagian meragukan surpresnya akan turun," tandasnya.
Sumber : www.jpnn.com

Guru Cantik Rela Mengajar Anak Jalanan

Guru Cantik Rela Mengajar Anak Jalanan - Meski keinginan setiap orang tua mendapatkan hal yang terbaik untuk buah hatinya salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak untuk sang buah hati, namun dalam kenyataannya tidak semua orang mampu mewujudkannya.

Salah satu faktornya yaitu kemiskinan sehingga tidak heran ada segelintir orang merasakan bahwa pendidikan menjadi hal yang sulit mereka berikan kepada anak-anaknya.

Dengan uang sedikit yang didapatkan orang tua, mereka akan lebih memilih untuk membeli makanan daripada mengirim anak-anak mereka ke sekolah.

Di beberapa negara seperti Filipina, pendidikan bisa sangat mahal dan tentunya tidak semua orang mampu untuk pergi ke sekolah. Banyak anak-anak bahkan memilih meminta-minta di jalanan untuk bisa bertahan hidup.

Untungnya, masih ada orang seperti Dara Mae Tuazon yang memutuskan untuk membantu para bocah kurang beruntung daripada hanya menonton anak-anak malang itu mengemis di jalanan.

Dilansir Viral4real, Selasa (21/3/2017), Dara Mae yang kini sedang menempuh pendidikan di Universitas Timur memang akan menjadi calon guru. Maka tak heran jika dia memutuskan untuk mengajar anak-anak jalanan dari Gastambide di Manila.

Baca Juga :

• Konsep Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)
• Sistem Informasi Berbasis Spasial

Selain mengajar, guru cantik itu juga mengajak murid-muridnya untuk bersenang-senang seperti membawa mereka ke sebuah restoran untuk bisa makan bersama.

Dia memang terlihat sangat senang membimbing anak-anak jalanan itu. Tentunya para bocah juga senang bisa diajar guru cantik yang secara sukarela mengajar mereka.

Aksi guru cantik itu kontan menarik perhatian publik. Bahkan, foto-fotonya ketika mengajari anak-anak di jalanan menjadi perbincangan hingga viral di medsos.

Daftar Nama Calon Guru Malaysia Yang Lolos Mengikut Seleksi Tahap 2

Daftar Nama Calon Guru Malaysia Yang Lolos Mengikut Seleksi Tahap 2 - Penerimaan peserta calon guru yang akan dibekerjakan di malaysia oleh kemendikbud yang sudah menyelesaikan seleksi tahap 1 dengan jumlah 243 orang yang merupakan hasil rekruitmen dari 2 Universitas yang dipilih oleh kemendikbud ini yaitu UPI dan  UNNES ini sekarang akan menghadapi selesi tahap ke 2 yang terdiri dari test tertulis, test wawancara dan test simulasi.

Namun tentunya jika anda pernah mendaptar sebagai calon guru malaysia ini dan juga sudah menyelesaikan seleksi tahap ke-1 akan penasaran apakah anda lolos untuk mengikuti seleksi calon guru malaysia 1 dan melanjutkan ke seleksi tahap 2 ataupun tidak.

Berikut ini merupakan daftar nama calon guru malaysia yang lolos tahap ke -1 dan berhak untuk mengikuti seleksi tahap ke-2, baik itu dari Universitas Pendidikan Indonesia ( UPI ) ataupun dari Universitas Negeri Semarang ( UNNES). Untuk lebih jelasnya silahkan download pada link berikut ini

Download Daftar Nama Peserta Calon Guru Malaysia Yang Lolos

Semoga bermanfaat. 

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Guru Ke Malaysia Tahap 2

Pengumuman Hasil Seleksi Calon Guru Ke Malaysia Tahap 2 - Perekrutan calon guru yang diperuntukan untuk anak-anak yang berada di malaysia yang diselenggarakan oleh Dua Universitas ternama yaitu Universitas Pendidikan Indonesia ( UPI) dan Universitas Negeri Semarang dan menghasilkan 243 orang , dengan rincian 143 Orang hasil seleksi di Universitas Pendidikan Indonesia dan 100 Orang hasil seleksi Universitas Negeri Semarang. calon guru yang sudah menyelesaikan seleksi tahap 1 beberapa waktu.

Selanjutnya para calon guru khusus untuk diberangkatkan ke malaysia ini akan mengikuti seleksi tahap 2 yang akan diselenggarakan sekitar tanggal 22 Maret 2017 . Untuk pengumuman lebih lanjut silahkan anda bisa download pada link berikut ini.

Download pengumuman dan jadwal seleksi calon guru malaysia tahap ke 2

Demikian pengumuman ini semoga membantu anda para calon guru yang akan diberangkatkan ke malaysia untuk membantu anak-anak indonesia yang berada disana.
Sumber : http://gtk.kemdikbud.go.id/

Syarat Kelulusan USBN Satuan Pendidikan No 3 Tahun 2017

Syarat Kelulusan USBN Satuan Pendidikan No 3 Tahun 2017 - Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan disebutkan ada tiga jenis Ujian yang harus ditempuh oleh peserta didik agar lulus dari satuan pendidikan , yakni Ujian Nasional UN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Sekolah (US).

Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Sekolah (US) adalah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah termasuk mata pelajaran yang di UN-kan, namun tidak termasuk mata pelajaran yang di USBN-kan.

Dalam pasal 5 Permendikbud No 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap peserta didik pada jalur formal wajib mengikuti UN, USBN dan US paling sedikit satu kali. Jadi  keikutsertaan dalam UN, USBN dan US menjadi syarat kelulusan.

Mengacu pada pasal 9 Permendikbud No 3 Tahun 2017 pemerintah mendorong agar seluruh pelaksanaan UN dilakukan dengan model UNBK.

Pada pasal 14 Permendikbud No 3 Tahun 2017 secara tegas dinyatakan bahwa naskah USBN dan US digandakan oleh Satuan Pendidikan. Dengan demikian ada kepastian penggunaan dana BOS untuk pelaksanaan USBN dan US.

Adapun persyaratan lulus dari satuan Pendidikan menurut pasal 18 Permendikbud No 3 Tahun 2017 adalah
1) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2) memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik
3) lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan.

Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak/Ibu Guru download pada link berikut ini

Download Permendikbud No 3 Tahun 2017 Lengkap

Incoming Search Article : 

• permendikbud tentang kriteria kelulusan un 2017
• standar kelulusan un sma 2017
• kriteria kelulusan sd 2017
• syarat kelulusan sma 2017
• kriteria kelulusan 2017
• nilai kelulusan
• standar kelulusan smp 2016
• contoh nilai kelulusan

Aplikasi Guru Pembelajar Untuk Pengguna Android

Aplikasi GPO Mobile untuk pengguna android ini dikeluarkan oleh kemendikbud dikhususkan bagi para Guru Pembelajar Online ( GPO) yang ingin mengakses situs Guru pembelajar menggunakan perangkat mobile baik itu smarphone ataupun tablet. dengan demikian tentunya tidak ada alasan bagi guru yang bersangkutan tidak mengikuti kegiatan GPO ini karena tidak mempunyai leptop atau komputer.

Bagi para sahabat guru semua yang menggunakan android sebagai alat untuk mengikuti kegiatan guru pembelajar baik itu bagi guru moda Daring ataupun Darkom ( Daring Kombinasi) bisa mengunduh aplikasi ini di google playstore. atau bisa klik link berikut ini

Download Aplikasi Android Guru Pembelajar Online

Dengan Aplikasi ini tentunya pihak kemendikbud berharap dapa memudahkan para guru untuk melaksanakan kegiatan guru pembelajar dengan baik seperti mengakses konten-konten pembelajaran yang sudah disiapkan pada website GPO tanpa tergantung pada komputer.

Demikian artikel tentang Aplikasi GPO untuk pengguna Android. semoga bermanfaat

Meski 71 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Belum Cerdas

Meski 71 Tahun Merdeka, Indonesia Masih Belum Cerdas - Tgl 17 Agustus Kemarin Seluruh Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 71, Cukup lama sudah bangsa indonesia merdeka 71 tahun bukanlah waktu yang singkat namun bagaimana dengan keadaan pendidikan pada bangsa indonesia ini, apakah sudah sebanding dengan lamanya kita merdeka yang intinya mengalami kemajuan yang pesat

Berdasarkan informasi yang dihumpun dari JPNN bahwa meski bangsa indonesia sudah merdeka selama 71 tahun tetepi bangsa indonesia ini masih belum cerdas, Kok belum cerdas padahal kita mengetahui banyak sekali anak bangsa yang mempunyai kecerdasan yang bagus dan jempolan bahkan bisa mengalahkan negera tetangga saat mengikuti olympiade.

Inilah Bukti-Bukti-Bangsa Indonesia masih belum cerdas meki sudah merdeka selama 71 Tahun 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, beberapa lembaga internasional melakukan survei dan pemetaaan atas mutu pendidikan dan tingkat kecerdasan negara-negara dunia. Dalam sejumlah survei itu, angka yang diperoleh Indonesia belum cukup memuaskan.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengungkapkan, Indonesia menempati peringkat 64 dari total 65 negara yang disurvei melalui Programme for International Student Assessment (PISA) oleh Organization for Economic Co-operation and Development( OECD).

Survei itu mengukur kemampuan akademis dari para pelajar berusia 15 tahun dalam bidang sains, matematika, dan membaca.

"Tes PISA pertama kali dilaksanakan pada 2000 dan kemudian dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Di dalam survei The Learning Curve yang Pearson, salah satu penerbit buku dan perusahaan pendidikan asal Inggris terbesar di dunia, Indonesia menempati urutan 40 dari 40 negara," tuturnya di Jakarta,.

Sementara itu, dalam pemetaan yang dilakukan UNESCO melalui acara The World Education Forum, Indonesia menempati peringkat 69 dari 76 negara. Dalam Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMMS), Indonesia berada di urutan 40 dari 42 negara. Sedangkan, Untuk pemetaan Progress in International Reading Literacy Studies (PIRLS), Indonesia berada di urutan 41 dari 45 negara.

"Perguruan Tinggi di Indonesia juga menempati posisi bawah dengan peringkat 49 dari 50 negara berdasarkan pemetaan dari Universitas 21," ucapnya.

Untuk tingkat literasi Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara (satu peringkat di atas Botswana) melalui pemetaan oleh Central Connecticut State University.

Pemetaan itu, menurut Indra, sangatlah penting bagi para pengambil kebijakan tingkat dunia, karena menjadi dasar untuk melaksanakan reformasi pendidikan. Itu, kata dia, seperti yang dilakukan di Tiongkok dengan Evolusi Hijaunya, Amerika Serikat dengan munculnya Common Core Standards, Uni Eropa dengan Computer Science, dan lain sebagainya.

"Melihat data di atas bisa diambil kesimpulan bahwa dunia internasional menilai bangsa Indonesia belum secerdas bangsa-bangsa lainnya," tegasnya.

Hal ini dibuktikan dengan artikel di situs indonesiaetc.com yang ditulis Elizabeth Pisani, seorang warga negara Amerika Serikat, berjudul, “Indonesian Kids Don’t Know How Stupid They Are” (Anak Indonesia Tidak Sadar Betapa Bodohnya Mereka).

"Artikel tersebut tentunya sangat menyakitkan untuk kita sebagai bangsa Indonesia tapi seyogyanya bias dijadikan momentum untuk bercermin dan kemudian memperbaiki kondisinya," tandas Indra.

Demikian informasi terkait perkembangan pendidikan di indonesia yang menurut beberapa pengamat bahwa bangsa indonesia masih belum cerdas meski sudah Merdeka selama 71 Tahun.

Artikel Terkait lainnya :
Pendidikan Indonesia saat ini
Pendidikan Indonesia Sekarang
Pendidikan Indonesia 2016
Pendidikan Indonesia dimata Dunia

Beberapa Alasan Menteri Anies Baswedan Dicopot Presiden Jokowi

Beberapa Alasan Menteri Aneis Baswedan Dicopot Presiden Jokowi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Muhajir Effendi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan. Anies dicopot dari kabinet kerja lantaran tak melakukan gebrakan yang cepat selama menjabat sebagai Mendikbud.

"Pak Anies juga bekerja dengan baik, tapi tentunya ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wapres ke depan ini yang mungkin berbeda," ungkap Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/7).

Menurut Pramono, Anies menyambut baik atas perombakan kabinet jilid II ini. Hal ini diketahui setelah Presiden memanggil belasan menteri terkait pada Selasa (26/7) malam.
"Alhamdulillah semua menteri bisa menerima dengan baik," jelasnya.

"Baca Juga :  Menteri Yudi Larang PNS Bermain Pokemon Go "

Politisi PDIP ini melanjutkan, Presiden berharap perombakan kabinet kerja jilid II ini bisa memberi perubahan dalam roda kepemimpinan Jokowi. Presiden tak ingin ada kegaduhan yang terjadi di jajaran menteri seperti perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

"Harapannya dengan komposisi dan tim yang baru mudah-mudahan orkestra kabinet kerja ini bisa lebih baik dan juga mengurangi hal yang pernah terjadi sebelumnya," ujarnya.

Source : www. merdeka.com

Menteri Yudi Larang PNS main Game Pokemon Go Di Lingkungan Dinas

Menteri Yudi Larang PNS main Game Pokemon Go Di Lingkungan Dinas - Belakangan ini dunia game dihebohkan dengan munculnya sebuah permainan di Ponsel pintar yaitu game Pokemon Go banyak para gamer berlomba-lomba keluar rumah untuk berburu moster yang imut dan lucu bernama pokemon. menanggapi hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi meminta seluruh pegawai negeri sipil tidak bermain game virtual Pokemon Go di lingkungan kantor. Alasan tersebut, kata dia, atas pertimbangan keamanan atau kerahasiaan instansi.

"Dengan pertimbangan/kerahasiaan instansi, saya meminta aparatur negara tidak bermain game virtual apapun di dalam lingkungan kantor," kata Yuddy dalam akun Twitter-nya dikutip merdeka.com, Selasa (19/7).

Aturan itu juga diberlakukan untuk jajaran Kementerian PAN-RB. "Khusus semua Aparatur Kementerian PAN-RB, dilarang bermain game virtual di dalam lingkungan kantor demi keamanan dan kerahasiaan instansi," kata dia.


Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menganggap permainan itu mengganggu kenyamanan orang lain. "Pokemon ini saya baru tahu, awal-awal lucu saja. Tetapi lama-lama saya pikir ini (permainan) tidak benar karena ada (pemainnya) sampai menubruk-nubruk orang lain untuk mencari Pokemon," ujarnya di Kantornya, Senin (18/7).

Beredar pernyataan yang menyebut permainan Pokemon sengaja dihadirkan untuk kemudian dimanfaatkan intelijen asing mengambil gambar lokasi objek vital suatu negara. Menanggapi itu, Menhan menyebut intelijen bisa masuk lewat berbagai cara. Tidak terkecuali melalui permainan yang tengah digandrungi banyak orang ini.

"Masalah intelijen di semua lini bisa masuk, lewat (permainan) Pokemon ini bisa saja. Makanya kita harus berhati-hati," kata dia.

Artikel Terkait :
Download game Pokemon Go Terbaru,Cara bermain Pokemon Go,Pokemon Go apk,Trik Bermain Pokemon Go.

Mantap Kepala Sekolah Dapat Tunjangan Rp1,5 Jt

Kepala Sekolah Dapat Tunjangan Rp1,5 Jt - Berita paling hangat  dan terbaru seputar Tunjangan yang Admin Indahnya Berbagi himpun yaitu Tentang Tunjangan untuk para kepala sekolah yang akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai, Para kepala sekolah di Kutai Timur, Kalimantan Timur akan mendapatkan bantuan dana insentif. Besarannya berbeda, tergantung sekolah yang dikomandani.

Kepala sekolah SD akan mendapat Rp 1 juta. Kepala sekolah SMP mengantongi Rp 1,25 juta. Sedangkan kepala sekolah SMA/SMK akan mendapatkan dana Rp 1,5 juta.

 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Iman Hidayat mengatakan, pemberian insentif itu di luar gaji pokok kepala sekolah serta tunjangan profesi guru (TPG) setelah dia mengajar paling tidak enam jam dalam satu minggu.


Ini karena pada dasarnya kepala sekolah merupakan guru biasa yang diberi mandat lebih melakukan manajerial terhadap pengelolaan sekolah.

“Kepala sekolah punya beban kerja lebih termasuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran baik BOSDA hingga BOSNAS serta pengelolaan sekolah lain,” ucapnya, Minggu (26/6) kemarin.

Untuk Para Kepala sekolah lain ditunggu aja ya kebijakan dari para atasannya mudah-mudahan bisa terima insentif juga

Artikel terkait : jenis tunjangan guru,tunjangan fungsional guru,kenaikan tunjangan guru, tunjangan guru honor,tunjangan guru non sertifikasi,tunjangan guru 2015,cek tunjangan guru,tunjangan guru 2016

Sumber JPNN.COM

Aturan Sertifikasi Berubah di Tahun 2016

Aturan Sertifikasi Berubah di Tahun 2016 - Guru penerima Tunjangan Fungsional Sertifikasi tentu wajib membaca aturan terkait sertifikasi ini, berikut berita yang berhasil didapatkan oleh admin.

Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (P2TK3 Kemdikbud), Sumarna Surapranata mengatakan, tunjangan profesi guru akan semakin diperketat pada satu Januari 2016.

Artinya, tunjangan profesi guru yang sudah berjalan selama ini sedang dievaluasi dan dibenahi kembali karena tidak sesuai dengan yang diperuntukan. Mulai 2016 tunjangan akan dilihat dari kinerja guru.

Menurut Pranata, pemberian uang tunjangan profesi dievaluasi karena selama ini tidak tepat sasaran. Banyak guru yang tidak memilki kompentensi mengajar yang memperoleh tunjangan lebih tinggi daripada yang memilki kompentesi tersebut
Bahkan ada yang lebih rendah karena bemberian tunjangan hanya dilihat dari lama mengajar. Maka, kedepannya akan kembali diperketat namun masih tetap mengunakan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN ARB) nomor 16 tahun 2009 tentang fungsional jabatan guru.

Pranata menyebutkan, kompotensi guru akan dibenarkan. Karena banyak guru yang kinerjanya rendah. Maka, ketika uji kompetensi dasar (UKG) banyak yang dibawah standar nasional 48.00 persen.
Berdasarkan data, UKG dilakukan, masih ada sebagian guru yang tidak dapat menjawab dan mengerjakan soal. Dapat disimpulkan ada guru yang dari 100 nomor soal jawab benarnya hanya tujuh bahkan ada yang satu nomor benar.

Mayorotas guru mendapatkan skor dibawah enam, jika mengunakan skala satu hingga 10. Namun, meskipun UKG rendah tunjangan profesi guru tetap diterima, sehingga tunjangan mesti perlu dibenahi.
"Saya katakan guru kita bukan tidak pintar, tetapi mereka masih perlu di tingkatkan lagi pelatihannya dan kembali di perketat.

pemberian tunjangan profesi guru," ujar Pranata di Kemdikbud, Jakarta, Kamis, (11/6).
Dia menambahkan, hal-hal yang perlu dibenahi adalah, mulai dari sertifikasi, pengingkatan kompetensi, dan pemberian tunjangan profesi. Tiga hal tersebut perlu dikaji ulang agar penjerimanya sesuai dengan yang diperuntukan.
Karena sejauh ini, guru yang bermasalah dengan UKG adalah guru yang mengajar tidak tetap. Seperti guru non PNS yang tidak lulus serjana karena memiliki nilai rata-rata kurang dari standar nasional yang ditetapkan.

Pembinaan yang dimaksud Pranata adalah, guru yang secara UKG masih rendah akan diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan .
"Masa guru yang nilainya di bawah 7,5 mendapat tunjangan sama dengan yang diatas 7,5. Inti harus dibenahi," kata Pranata.

Sementara, untuk guru daerah garis depan. Pranata menyebutkan akan diutus lagi pada akhir Desember. Karena program Guru Garis Depan (GGD) adalah program unggulan Kemdikbud untuk lima tahun kedepan.

Sejauh ini, Kemdikbud telah mengutus 798 orang guru ke daerah 3T yang meliputi terluar, tertinggal, dan terdepan untuk menjadi pendidik yang baik dan meneruskan regenerasi. Karena pada umumnya, yang menjadi GGD adalah tenaga pendidik yang memiliki kualitas, dan telah lolos sejumlah seleksi.

Pranata menjelaskan,tujuan diadakan GGD untuk, mengatasi kekurangan guru di daerah tertentu. GGD adalah prekrut yang permanan. Mereka ditempatkan sesuai dengak kebutuhan daerah dan sistemnya menetap. Jika ada yang kembali ke daerah asal atau kembali ke kota. Konsekuensinya akan dipecat.

Sebab semua GGD adalah calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang merupakan abdi negara yang siap ditempatkan dimana saja dan kapan saja."Mereka dipilih dari yang terbaik untuk membangun daerah 3T, dan akan menetap, bukan dikontrak," ujarnya.

Artikel Terkait Lainnya :
syarat pencairan sertifikasi 2016
sertifikasi 2016 dihapus
syarat sertifikasi guru 2016
sertifikasi guru 2016 dihapus
gaji guru 2016
peraturan sertifikasi guru terbaru
persyaratan sertifikasi guru 2016
nasib guru tahun 2016

SUMBER : www.beritasatu.com 

489 Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS TMT 1 Juni 2016

489 Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS - Info pengangkatan CPNS itu terjadi di kabupaten Magelang, Sebanyak 489 tenaga honorer di Kabupaten Magelang, diangkat menjadi PNS terhitung sejak 1 Juni 2016. Bupati Magelang, Zaenal Arifin SIP, menyerahkan sendiri Surat Keputusan Pengangkatan 489 Tenaga Honorer tersebut di GOR Gemilang, Kamis (02/06/2016).

Pada kesempatan tersebut juga di serahkan SK pengangkatan PNS kepada 2 orang formasi khusus Dokter dan kepada 42 orang dari formasi umum. “Perubahan status kedudukan CPNS menjadi PNS itu, harus diikuti dengan perubahan cara berpikir dan cara bertindak yang diiringi dengan semakin meningkatnya kinerja dan kedisiplinan. Karena bagaimanapun, mereka kini sudah menjadi PNS dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat,” kata Bupati dalam sambutannya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang, Erie Sadewo SH dalam laporannya mengatakan, CPNS yang telah memenuhi persyaratan untuk diproses pengangkatanya menjadi PNS tahun 2016 berjumlah 532 yang terdiri dari 489 CPNS tenaga Honorer, 2 CPNS dari formasi khusus Dokter, 42 CPNS dari formasi umum.

“Adapun yang tidak dapat/ belum  dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PNS sebanyak 2 orang. Salah satunya karena belum menyelesaikan diklat Prajabatan. Sedang seorang lainnya, belum memenuhi masa kerja sejak SPMT,” ungkapnya.

Itulah informasi seputar pengangkatan CPNS terbaru, mudah mudahan untuk daerah lain seperti pengangkatan di kabupaten sukabumi, kabupaten cianjur, kabupaten bogor dan kabupaten lainnya di seluruh indonesia segera menyusul

Sumber Berita KRJogja.

Kriteria pelamar yang diprioritaskan pada pengangkatan CPNS

Pendaptaran CPNS dibuka bulan Juli - Berikut ini merupakan informasi Pengangkatan CPNS 2016 yang didapatkan oleh admin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi mengatakan ada beberapa kriteria bagi pelamar umum di luar sekolah kedinasan dan kesehatan, untuk menjadi prioritas dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016.

Kriteria ini diperlukan untuk menyaring CPNS yang berkualitas, baik dari sisi pengetahuan maupun integritasnya. Sehingga PNS akan terbebas dari segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Proses rekrutmen harus sesuai dengan ketentuan UU. Kita harus menjamin proses seleksi tersedianya SDM aparatur yang berintegritas, berpengetahuan luas, dan profesional. Jadi mau tidak mau seleksi akan sangat ketat dibanding masa sebelumnya,” kata Yuddy di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5).

Kriteria pelamar yang diprioritaskan pada pengangkatan CPNS bulan Juli 2016

Dia menyebutkan, pelamar umum yang didahulukan adalah sarjana-sarjana berprestasi dari perguruan tinggi ternama, baik negeri maupun swasta. Sebisa mungkin, perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dengan program studi yang telah mendapat sertifikasi baik.

“Mahasiswanya juga mendapat Indeks Prestasi (IP) cumlaude, yaitu 3,75. Ini akan kita cari dan kita umumkan, kita akan berikan formasi khusus,” imbuhnya.

Yuddy menambahkan, pengumuman pendaftaran CPNS akan dilakukan pada bulan Juli 2016, dilanjutkan dengan proses rekrutmen pada bulan Agustus 2016. Sehingga pada bulan Oktober dan November bisa langsung dilihat siapa saja yang lolos menjadi PNS tahun 2016.

“Perkiraan saya pelamar umum 10 ribuan. Mahasiswa berprestasi sekurang-kurangnya 10 persen. semua bidang yang dibuka pemerintah untuk penerimaan CPNS bisa diisi,” jelasnya.

Kementerian Keuangan tahun ini hanya mengalokasi 81.000 kursi penerimaan pegawai pemerintah yang terbatas di sektor pendidikan, kesehatan, penegak hukum dan sektor penunjang program unggulan nawacita.

Dari total alokasi tersebut, sekitar 43.000 di antaranya sudah dialokasi bagi tenaga kesehatan, 11.000 bagi sekolah kedinasan, dan 5.000 bagi guru garis depan yang akan diambil dari sarjana lulusan universitas ternama. Sementara sisanya akan dialokasikan bagi tenaga peneliti, penegak hukum, tenaga ketahanan pangan dan lain sebagainya.
Demikian Informasi seputar pengangkatan CPNS Untuk Umum semoga informasi ini bermanfaat bagi anda semua
Sumber: merdeka.com

Gaji Ke-14 Untuk PNS Dibagikan Lebih Dulu

Gaji Ke-14 Untuk PNS Dibagikan Lebih Dulu -  Berita seputar pendidikan kali ini tentang Pencairan Gaji PNS yang dikabarkan akan menerima gaji 3 kali gaji sekaligus, namun belakangan tersirat kabar jika Gaji ke 14  atau THR akan dibagikan lebih dulu gaji tersebut bakal diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 6-7 Juli 2016.

Siapa sih PNS yang berhak menerima gaji ke-14 tersebut?

Menurut Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Herman Suryatman mengatakan, gaji ke-14 merupakan pengganti kenaikan gaji per tahun yang diberikan pada PNS. Gaji ke-14 tersebut diberikan kepada PNS aktif dan pensiunan.?

"Gaji ke-14 adalah pengganti kenaikan gaji berkala PNS, rencananya akan diberikan sebelum Lebaran, sebesar gaji pokok. Yang akan menerima PNS dan pensiunan," kata dia kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (13/4/2016)

Namun, dia menambahkan, untuk pensiunan hanya akan menerima gaji ke-14 setengah dari gaji pokok yang diterima.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, ?memastikan gaji ke-14 akan dibayarkan lebih dulu dibanding gaji ke-13.
Alasannya, gaji ke-13 diberikan untuk membantu PNS membayar kebutuhan pendidikan keluarga atau anaknya saat memasuki tahun ajaran baru.

"Gaji ke-13 itu buat sekolah, jadi kemungkinan lebih lambat. Sedangkan gaji ke-14 atau THR diberikan untuk keperluan Lebaran. Jadi pencairan dan pembayarannya lebih dulu dari gaji ke-13," jelas Askolani.

Ketika ditanyakan mengenai pencairan gaji ke-14, apakah di Juli, Askolani belum dapat memastikannya karena harus menunggu aturan.

"Pokoknya ancang-ancangnya itu (Lebaran). Bulannya saya belum tahu, karena harus lihat aturannya dulu," ujar dia.
Askolani mengemukakan, sebagai pengganti kenaikan gaji PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN) 2016 berupa pemberian gaji ke-14, pemerintah sudah menganggarkan dana Rp 6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016

Woooowww....PNS Akan Terima 3 Kali Gaji Sekaligus Tahun Ini

PNS Akan Terima 3 Kali Gaji Sekaligus Tahun Ini - Kabar Gembira kali ini untuk para Pegawai Negeri Sipil PNS yang dikabarkan akan mendapatkan 3 kali gaji sekaligus, selain gaji Pokok yang rutin diterima Para PNS ada juga gaji ke 13 dan Gaji Ke- 14 atau THR ( Tunjangan Hari Raya).

Khusus Pemerintah Provinsi NTT, saat ini jumlah PNS yang sekarang diganti jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 6.824 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTT Emanuel Kara mengakui hal tersebut.

“Jumlah itu per tahun 2015,” sebut Emanuel Kara, seperti dilansir

Jika dijumlahkan gaji pokok dan tunjangan, total dana yang dibutuhkan untuk mambayar 6.824 ASN tersebut mencapai Rp 25 miliar per bulan. Nah, gaji ke-13 dan ke-14 dengan perhitungan yang sama, maka totalnya mencapai Rp 50 miliar. Dana tersebut merupakan dana alokasi umum (DAU) yang dialokasikan dari APBN.