Apakah Pendidikan Karakter Gagal Karena Banyak Guru Kesulitan Mengisi Raport

Pendidikan Karakter Gagal Karena Banyak Guru Kesulitan Mengisi Raport - Memang tidak bisa dipungkiri dan tentunya sangat dirasakan oleh para guru yang kesulitan dalam mengisi Nilai Raport yang rumit, Ntah itu karena kurang sosialisai terkait pengisian raport ataupun terlalu terburu-buru.

Seperti dilansir dari JPNN - Kebijakan lima hari sekolah selama berbulan-bulan menimbulkan masalah karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memulainya dengan mengeluarkan pernyataan Full Day School.

Kebijakan ini selanjutnya dituangkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah. Pro kontra kemudian diakhiri oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Menurut Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo, penilaian PPK yang langsung wajib diimplementasikan tahun ajaran 2017/2018 juga menimbulkan kesulitan tersendiri bagi guru dan sejumlah sekolah.

Baca Juga : Solusi Baru Untuk Meningkatkan Gaji Guru Honorer

Misalnya, hampir di seluruh SMA unggulan di Kota Mataram, NTB tidak bisa bagi rapor pada Sabtu (16/12) lantaran para guru kesulitan menyelesaikan proses penilaian yang sangat rumit.

"Implementasi PPK oleh guru-guru di sekolah banyak mengalami kendala. Dikarenakan sangat minimnya guru mendapatkan pelatihan dari pemerintah, apalagi pelatihan terkait pengintegrasian PPK dalam Kurikulum 2013," ujar Heru, Selasa (26/12).

Akibatnya PPK tersebut hanya sekadar muncul secara administratif dalam dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) guru. Namun sukar bahkan tidak dalam implementasinya.

Heru mencontohkan, seorang guru agama dan PPKn mesti menilai belasan indikator sikap spritual serta sosial untuk satu orang siswa. Seorang guru bisa mengajar 10 kelas (bahkan lebih). Satu kelas diisi oleh sekitar 25-35 siswa. Jadi seorang guru harus menilai indikator sikap spritual dan sosial untuk sebanyak 300 siswa sekali nilai.

"Bayangkan betapa beratnya penilaian yang dilakukan. Padahal penilaian tidak hanya urusan aspek PPK saja. Namun, ada penilaiaan penugasan, praktik, pengetahuan, keterampilan, projek dan lainnya," tandasnya.

USBN 8 Mata Pelajaran Berlaku Untuk SD - Kebijakan Baru

USBN 8 Mata Pelajaran Berlaku Untuk SD - Selama ini siswa SD mengikuti ujian sekolah (US), mulai tahun depan diganti jadi ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Saat ini US di jenjang SD atau MI terdiri dari tiga mata pelajaran. Yakni bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Sedangkan di era USBN nanti, anak SD mengerjakan delapan mata pelajaran.

Yakni Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, seni budaya dan prakarya (SBDP), pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), serta agama.

Khusus untuk siswa yang belajar berbasis Kurikulum 2006, pelajaran seni budaya dan prakarya namanya adalah seni budaya dan keterampilan.

Ketua BSNP Bambang Suryadi membenarkan bahwa US diganti menjadi USBN. Selama ini USBN berlaku di jenjang SMA/SMK dan SMP. "Sekarang (tahun depan, red) di SD," katanya saat dihubungi kemarin (21/12).

Bambang mengatakan dengan status USBN, maka ada 25 persen butir soal ujian titipan dari Balitbang Kemendikbud. Sisanya sebanyak 75 butir soal dibuat oleh guru.

Bambang berharap masyarakat tidak khawatir atau takut. Selama proses belajar mengajar berjalan dengan tuntas, siswa pasti siap mengahadapi USBN.

Baca Juga : Lengkap Kumpulan Contoh Soal UN Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Serta Jawaban

Selain itu Bambang mengatakan selama siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak akan takut untuk mengikuti USBN.

"USBN di jenjang SD juga bermanfaat bagi guru," jelasnya. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, selama ini ada guru yang mengajarnya sesuai dengan ketuntasan masing-masing.

Nah dengan USBN ini diharapkan para guru SD dalam mengajar mengacu pada ketuntasan kurikulum nasional.

Terkait kisi-kisi ujian 2018 Bambang mengatakan belum keluar. Sejatinya sudah selesai untuk tiga pelajaran.

Namun karena ada tambahan lima pelajaran, peluncuran kisi-kisi USBN 2018 masih butuh waktu lagi. "Masih dalam proses penyelesaian," jelasnya.

Nantinya kisi-kisi keluar bersamaan untuk seluruh jenjang pendidikan. BSNP berharap kisi-kisi bisa terbit akhir Desember 2017 atau awal Januari 2018.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pembuatan butir soal USBN untuk jenjang SD/MI masih dalam proses. "Soal-soalnya standar, gak sulit," katanya.

Totok berharap orangtua senantiasa memotivasi anaknya untuk guat belajar setiap saat. "Belajar tidak hanya untuk ujian," katanya. Tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pintar.
Menurut Totok ujian adalah bagian alami dari sebuah proses belajar. "Dorong anak untuk menyiapkan diri dengan baik," tuturnya.

Selain itu Totok berpesan supaya siswa menghadapi USBN dengan percaya diri dan jujur. Sebab baginya jujur adalah roh pendidikan.

Solusi Baru Untuk Tingkatkan Gaji Guru Honorer

Solusi Baru Untuk Tingkatkan Gaji Guru Honorer - Terobosan dikerjakan Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Malang, Jawa timur, dalam rencana tingkatkan kesejahteraan beberapa guru honorer.

Terobosan ini berupa pengalihan tanggung jawab biaya atau KPA (kuasa pemakai biaya) yang awal mulanya dibawah kendali dinas pendidikan, ke depan seutuhnya juga akan diserahkan pada semasing sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra Zubaidah MM menjelaskan kalau bila KPA diserahkan ke pihak sekolah karna lebih tahu keperluan operasional.

”Dengan sekian, ini beresiko baik pada kesejahteraan guru honorer, ” katanya sebagaimana dikabarkan Jawa Pos Radar Malang.

Baginya ia, terobosan ini dikerjakan sebagai bentuk perhatian Dinas Pendidikan Kota Malang pada beberapa guru honorer.

Sebab, bagaimanapun juga guru honorer mempunyai kontribusi serta andil yang pas besar pada kecerdasan anak bangsa.


Lewat mekanisme biaya yang anyar ini diinginkan guru yang masih berstatus honorer semakin lebih terjamin dari mulanya.

Ia meneruskan, gagasannya kuasa pemakai biaya ini juga akan diarahkan langsung pada kepala-kepala sekolah yang mempunyai wewenang sebagai pimpinan teratas.

”Saya percaya kepala sekolah dapat lakukan itu. Mereka dipilih jadi pemimpin karna mempunyai persyaratan yang sesuai sama. Terutama kekuatan manajerial yang bagus, ” ujar Zubaidah.

Dalam hal semacam ini, kepala sekolah sebagai pemegang KPA dapat membuat pemakaian biaya sesuai sama rancangan anggarannya sendiri. Sebagaimana pada upah guru honorer yang masih dibawah rata-rata.

”Saat ini, upah minimal di Kota Malang menjangkau lebih dari Rp 2 juta. Tetapi, upah guru honorer masih dibawah UMK, yaitu Rp 1 juta, dengan penambahan insentif bulanan dari disdik Rp 500 ribu. Namun, jumlahnya tetaplah dibawah UMK, ” tambahnya.

Oleh karenanya, pihaknya mengharapkan, saat kepala sekolah sudah di beri kekuasaan masalah KPA, peluang besar dapat berlangsung perubahan nominal upah guru honorer.


Lainnya itu, dengan terdapatnya system ini, ikut mempermudah kerja dinas pendidikan. Sebab, sampai kini semuanya biaya dengan sentral menumpuk pada dinas pendidikan.

Bila ini betul-betul diaplikasikan, system kerja birokrasi juga akan dimainkan dengan efektif serta biaya yang terserap lebih maksimum.

Terlebih dulu, Zubaidah menyebutkan, Dinas Pendidikan Kota Malang sudah membahas peluang-kemungkinan yang dapat dikerjakan.

Termasuk juga, apakah terobosan ini melenceng dari ketetapan yang ada atau tak supaya saat diterapkan tidak ada kendala.

Sumber : JPNN

Kemendikbud Bisa Bubar Jika Semua Honorer Diangkat

Kemendikbud Bisa Bubar Jika Semua Honorer Diangkat - Tuntutan ratusan ribu guru honorer menjadi CPNS bakal terganjal. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki kecukupan dana untuk mengangkat guru honorer seluruhnya.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, jumlah guru honorer di Indonesia ada 736 ribu orang.

Untuk mengangkat mereka, negara harus butuh anggaran sekira Rp 40 triliun. Sedangkan anggaran Kemendikbud hanya Rp 37 triliun.

Baca Juga : WASPADA Telah Beredar Surat Palsu Pengangkatan CPNS K2 Di Masyarakat

"Kalau angkat seluruh guru honorer bisa bubar Kemendikbud," kata Muhadjir di depan para kepsek se Kabupaten Bogor, Selasa (28/11).

Dia menambahkan, pemerintah punya rencana mengangkat guru honorer menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dia berharap rencana tersebut bisa terealisasi tahun depan.

Baca Juga : Ini Alasan Mendikbud Beranggapan Bahwa Nilai UNBK Bisa Buat Siswa Lebih Jujur

"Dari 736 ribu guru honorer tidak sampai 30 persen yang memenuhi syarat. Nah yang sekira 30 persen itulah yang kami ajukan ke MenPAN-RB," terangnya.

Dia menambahkan, ratusan triliun uang negara habis untuk membayar gaji pegawai termasuk guru. Itu sebabnya, negara tidak bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS karena beban negara makin berat. (esy/jpnn)

Di Tahun 2018 Akan Ada 101 Ribu Kuota CPNS

Di Tahun 2018 Akan Ada 101 Ribu Kuota CPNS - Jakarta, Ratusan ribu honorer kategori dua (K2) meminta jatah CPNS tahun 2018. Diwakili para koodinator wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dari 27 provinsi, mereka meminta Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ikut mendorong agar kuota 101 ribu tidak hanya untuk pelamar umum.

"Dari Kemenkeu di forum yang sama (rapat kerja dengan BAP DPD pada 23 November 2017) sudah menginformasikan ada usulan 101 ribu CPNS 2018. Persoalannya, apakah kami masuk atau tidak," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih dalam rapat dengar pendapat umum dengan BAP DPD RI, Rabu (6/12).
titi juga menambahkan, pihaknya akan berjuang agar bisa mendapatkan jatah.

Baca Juga : Ini Alasan Mendikbud Beranggapan Bahwa Nilai UNBK Bisa Buat Siswa Lebih Jujur

"Kalau pemerintah punya hati, harusnya selesaikan kami dulu. Kami tidak minta diangkat, tapi secara bertahap," tutur Titi.

Sementara itu, Ketua FHK2I Jawa Barat Imam Supriatna mengatakan, kuota 101 ribu CPNS 2018 memiliki dua sisi.

Di satu sisi, fakta yang diungkap Kemenkeu itu menggembirakan.

Baca Juga : WASPADA Telah Beredar Surat Palsu Pengangkatan CPNS K2 Di Masyarakat

Di sisi lain, honorer K2 sedih karena arah kebijakan tidak jelas peruntukannya.

"Kami meminta dukungan BAP DPD agar kami bisa diangkat CPNS. Kalau usulan kuotanya hanya ditujukan kepada pelamar umum, kami sangat keberatan karena kami juga punya hak sama. Karena itu, kami akan berjuang terus hingga kami diangkat semuanya," ujar Imam. (sumber: jpnn.com)

Siap - Siap Seleksi CPNS Besar Besaran Akan Dibuka Di Semua Daerah Tahun 2018

Siap - Siap Seleksi CPNS Besar Besaran Akan Dibuka Di Semua Daerah Tahun 2018 - Kabar baik bagi peserta yang tak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017, karena pasalnya, pemerintah akan membuka lowongan CPNS daerah secara nasional pada 2018. Formasi CPNS 2018 tersebut khusus untuk kabupaten/kota.

Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur di Makassar, "Tahun depan kita buka, tahun 2018, untuk daerah, per kabupaten dan provinsi," katanya dikutip dari Antara, Senin (13/11/2017).

Menurutnya, penerimaan CPNS akan disesuaikan dengan usulan bupati dan gubernur sesuai dengan kompetensi bidang apa saja yang ingin dikembangkan di daerah.
Baca Juga : Inilah Katagori Honorer K 2 Yang Akan Mendapatkan SK

"Jangan bidang pertanian misalnya yang ingin kita kembangkan, tetapi tidak punya pegawai di bidang pertanian," ujarnya.

Asman berharap Pemda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) benar-benar mengkaji kebutuhan pegawainya dengan baik sebelum mengusulkan formasi yang dibutuhkan.

Sementara terkait jumlah CPNS yang akan diterima, Asman mengatakan sedang memperhitungkan jumlah penerimaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Baca Juga : Aturan Baru Mekanisme Pensiun Dini Bagi PNS Yang Perlu Diketahui
"Termasuk salah satu syarat, pemerintah daerah belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen," katanya.

Tahapan seleksi CPNS 2018 akan dimulai setelah tahapan penerimaan CPNS gelombang II tahun 2017 selesai dilaksanakan. Namun, Asman sendiri berharap agar perekrutan CPNS daerah ini dilakukan secepatnya.

Selain itu, Menteri Asman belum memastikan apakah tahapan CPNS 2018 khusus daerah ini digelar serentak atau terpisah.

WASPADA Telah Beredar Surat Palsu Pengangkatan CPNS K2 Di Masyarakat

InfoPtkOnline - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) angkat bicara tentang beredarnya surat yang berisi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tenaga honorer kategori II (K2) tahun 2017-2018 di masyarakat. Kementerian ini menegaskan kabar surat tersebut adalah hoax.

“ Mohon waspada, itu modus penipuan,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, di Jakarta, dilansir dari menpan.go.id, Senin 20 November 2017.

Sekadar informasi, dalam surat ini, Komisi II DPR RI meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk segera melakukan validasi dan verifikasi kepada instansi pemerintahan untuk pengangkatan PNS Formasi K2 tahun 2017-2018.

Surat palsu yang beredar itu mencatut nama dan tandatangan Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji dengan tebusan kepada Menteri PANRB, Asman Abnur.

Herman menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan CPNS dilakukan melalui seleksi.

“ Tidak ada lagi pengangkatan otomatis tanpa tes,” kata dia.

Herman juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak serta-merta percaya jika ada informasi tentang pengangkatan CPNS. Masyarakat diminta untuk selektif menerima informasi, serta mencari kebenarannya di website resmi Kementerian PANRB www.menpan.go.id.

“ Apabila ada pihak yang menjanjikan bisa membantu mengangkat menjadi CPNS dengan meminta sejumlah imbalan, patut diduga itu penipuan. Segera laporkan ke penegak hukum,” kata dia.

Baca Sumber

Peneliti Indonesia Bermutu Perlu Dilakukan Reformulasi Perpustakaan

Peneliti Indonesia Bermutu Perlu Dilakukan Reformulasi Perpustakaan, Peneliti Indonesia Bermutu (IB) Jaka Warsihna mengutarakan, perlu dilakukan reformulasi perpustakaan. "Menumpuk" buku dalam satu ruangan tertentu mengurangi akses akan untuk membaca buku. Buku dapat ditempatkan di mana saja yang dapat diakses oleh anak kapanpun,” kata Jaka Warsihna pada diskusi Sawala IB di Tangerang, Banten, Banten, Ahad (8/1/2017).

Di samping itu, Jaka menambahkan, pemerintah harus ikut berperan untuk menerapkan sistem 5 M (mudah, murah, menarik, memotivasi, dan mengapresiasi) agar budaya literasi dapat berjalan. “Buku harus mudah diakses, murah dan terjangkau harganya, menarik penyajiannya, memotivasi agar siswa terus menggali secara mandiri, dan perlu didukung dengan memberikan apresiasi,” ujar Jaka.

Peneliti IB Evi Afrizal Sinaro mengatakan, pemerintah harus hadir agar terlahir buku-buku bermutu, murah, dan bisa dinikmati oleh setiap anak. “Perlu dilakukan perubahan mendasar dalam hal penyediaan buku di negeri ini. Anak-anak dan masyarakat kita haus akan informasi, nereka butuh bacaan yang bermutu dan mampu membangun pola piker,” ujar Afrizal.

Untuk itu, kata Afrizal, tidak ada cara lain, pemerintah harus proaktif menyediakan buku-buku sampai ke desa-desa. “Terus terang, masyarakat sangat merasakan betapa terbatasnya buku yang bisa mereka akses. Diakui atau tidak, sistem penilaian buku oleh pemerintah selama ini justeru menghambat tersedianya buku-buku di masyarakat,” ungkap Afrizal Sinaro.

Diskusi bulanan IB itu juga dihadiri Ketua Umum IB Hari Setiadi, sejumlah peneliti IB (Moch Dimyati, Asep Sunandar, dan Rokhman), serta Ketua Umum Jabar Bermutu Rahmat Syehani. Moderator adalah Peneliti IB Zulfikri Anas.

sumber : republika.co.id

Lengkap Kumpulan Contoh Soal UN Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Serta Jawaban

Lengkap Kumpulan Contoh Soal UN Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) Serta Jawaban - Untuk menghadapi Ujian Nasional atau lebih dikenal dengan UN agar mendapatkan hasil yang memuaskan, maka perlu persiapan yang matang, karena nilai UN bukanlah hal yang main-main. Sebagai persiapan maka pada artikel kali ini Admin Info PTK Online akan membagikan beberapa contoh soal UN Terbaru yang lengkap dengan isi ataupun jawabannya.

Kumpulan soal UN bisa membantu siswa untuk mengasah kemampuan menyelesaikan model soal UN sebelumnya. Silahkan download contoh soal UN SD/MI di bawah ini;

Contoh Soal Ujian Sekolah SD/MI Mapel Bahasa Indonesia

Prediksi Soal US Bahasa Indonesia Paket 1

Prediksi Soal US Bahasa Indonesia Paket 2

Contoh Soal Ujian Sekolah SD/MI Mapel Matematika

Prediksi Soal US Matematika Paket 1 DDownload 

Prediksi Soal US Matematika Paket 2 Download

Contoh Soal Ujian Sekolah SD/MI Mapel IPA

Prediksi Soal US IPA Paket 1

Prediksi Soal US IPA Paket 2

Kumpulan Soal UN Bahasa Indonesia 

Soal Prediksi UN SD/MI Bahasa Indonesia 1 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI Bahasa Indonesia 2 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI Bahasa Indonesia 3 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI Bahasa Indonesia 4 [Download]

Kumpulan Soal UN Matematika  

Soal Prediksi UN SD/MI Matematika 1 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI Matematika 2 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI Matematika 3 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI Matematika 4 [Download]

Kumpulan Soal UN IPA  

Soal Prediksi UN SD/MI IPA 1 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI IPA 2 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI IPA 3 [Download]

Soal Prediksi UN SD/MI IPA 4 [Download]

sumber : sekolahdasar.net

Bulan November, Diharapkan K2 Dapat Diakomodasi Dalam Revisi UU ASN

Bulan November, Diharapkan K2 Dapat Diakomodasi Dalam Revisi UU ASN - Kiprah guru honorer K2 di dunia pendidikan tetap semangat dalam mengabdikan diri, begitu pula semangat untuk memperjuangkan nasib menjadi pegawai tetap atau PNS.

Walau sampai sekarang belum jelas kapan pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimulai, mereka tetap optimistis bisa diangkat jadi CPNS.

Baca Juga : DPR RI Masih Tetap Perjuangkan Tenaga Honorer,PTT, Dan Non PNS Dalam Revisi UU ASN
"Kami tetap optimistis ada jalan keluar bagi penyelesaian honorer K2," kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Barat Imam Supriatna, Selasa (24/10).
FHK2I masih terus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif baik dengan pemerintah maupun DPR RI. Semoga ada kabar baik yang bisa diterima honorer K2 pada November tahun ini.

Baca Juga : Inilah Katagori Guru Honorer Yang Akan Mendapatkan SK

"Kami sudah melakukan pendekatan serta dialog. Sudah ada tanda positifnya, makanya aksi demo kami pending dulu," ujar Imam.
Beberapa pendekatan yang dilakukan, lanjutnya, ada secercah harapan bahwa November mendatang masalah honorer K2 akan ditindaklanjuti dan nasib honorer K2 di Akomodasi Pada Revisi UU ASN Bila ternyata apa yang dijanjikan tidak terbukti, Iman memastikan honorer K2 akan menempuh jalan terakhir yaitu demo

"Kami pendekatannya sekarang lewat persuasif dan surat terbuka untuk presiden. Bila dua cara ini mentok, apa boleh buat, kami terpaksa turun ke jalan lagi," tandasnya

Atasi Masalah Pendidikan Dengan Mendidik Anak Secara Menyenangkan

Atasi Masalah Pendidikan Dengan Mendidik Anak Secara Menyenangkan - Problematika pendidikan di Indonesia bukanlah tanggung jawab guru semata, melainkan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan pendidikan anak. dan yang paling penting dari keluarga itu sendiri sehingga nanti akan terpantau bagaimana perkembangan pendidikan Anak.

Tokoh pendidikan anak Seto Mulyadi mengajak guru dan orang tua mengubah cara mendidik anak dengan cara yang menyenangkan dan penuh kasih sayang. Tiap anak, kata Kak Seto, begitu ia akrab dipanggil, punya kecerdasan dan keunikan masing-masing.

Lantas bagaimana cara mendidik anak dengan cinta? Berikut beberapa poinnya, seperti disampaikan Kak Seto di Kalimantan Barat, Selasa (10/10), seperti dilansir Antara:

1. Tidak Memaksa

Tidak memaksa anak untuk belajar bahkan dengan cara keras atau memarahinya
Kalau dilakukan dengan cara ini, kata Kak Seto, sekolah hanya akan jadi semacam penjara. Akibatnya, anak bisa fobia atau takut masuk sekolah.

"Kalau ibu ingin marah ke anak, lebih baik pergi ke dapur lalu bersihkan peralatan dapur untuk pelampiasan," katanya.

2.  Semua anak bisa disebut cerdas
Anak cerdas bukan hanya yang pandai matematika atau ilmu-ilmu eksakta lain. Anak yang pandai di bidang seni atau dalam bidang-bidang sosial, adalah anak cerdas juga.

3.  Belajar efektif tanpa paksaan
Belajar yang efektif bukan dengan paksaan, tapi harus ada unsur hiburannya, permainan, termasuk memasukkan unsur warna-warni supaya lebih menarik.

4.  Jangan memaksa anak menghafal atau meniru
Biarkan anak berkreasi bebas. Guru dan orang tua harus punya cara yang menyenangkan dalam mengajari anak. Alih-alih mengomel, lebih baik orang tua atau guru menggantinya dengan bernyanyi atau berdiskusi.

Ini Alasan Mendikbud Beranggapan Bahwa Nilai UNBK Bisa Buat Siswa Lebih Jujur

Ini Alasan Mendikbud Beranggapan Bahwa Nilai UNBK Bisa Buat Siswa Lebih Jujur - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendy menyatakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) akan menjadikan siswa lebih jujur karena soal yang mereka hadapi tidak sama antara yang satu dengan lainnya.

"UNBK yang sudah dilakukan sejak tahun lalu, sekarang juga semakin dikembangkan. Tahun ini, soal yang akan dihadapi tiap siswa lebih banyak variasi, sehingga bisa jadi setiap siswa memegang soal yang berbeda satu sama lain," kata Mendikbud di sela inspeksi mendadak di SMK PGRI 3 Malang, Jawa Timur Sabtu (25/2).

Selain itu, kata dia, dengan UNBK ini membuat integritas siswa tak perlu lagi dipertanyakan. Sebab, peserta ujian harus mengerjakan sendiri, sehingga bisa dipastikan mereka lebih jujur, meski soal-soal UNBK nantinya hanya berupa pilihan ganda. Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, secara nasional siswa sudah memiliki perasaan malu jika tidak memilih ujian menggunakan UNBK. 

"Kalau bisa memang semuanya menggunakan UNBK. Tapi, jika tidak harapannya bukan karena alasan tidak mau atau tidak ada niat tapi karena ada kendala teknis, sehingga tidak ada pilihan lain selain menggunakan paper-based test," katanya.

Akan tetapi, kata Muhadjir, untuk pendidikan kesetaraan bisa menggunakan UNBK atau tidak. "Kalau kesulitan ya tidak apa-apa menggunakan kertas, tidak akan dipaksakan," ucapnya. 

Meenggunakan UNBK, Muhadjir berharap akan ada dua kecakapan yang didapat oleh para siswa. Mereka tidak hanya mendapatkan kecakapan mengenai materi bahan ujian, tapi juga kemampuan menggunakan alat teknologi informasi.

Sementara itu, Mendikbud melakukan inspeksi mendadak ke SMK PGRI 3 Malang yang menjadi lokasi lokasi UNBK mitra 10 SMP di kawasan Kabupaten dan Kota Malang. Inspeksi tersebut dilakukan untuk memonitor kesiapan SMK PGRI 3 Malang dalam melaksanakan simulasi kedua UNBK SMP yang akan dilaksanakan Senin-Selasa, (27-28/02) dengan jumlah peserta sebanyak 1.008 siswa.

Mendikbud mencoba log in pada salah satu komputer yang berada di ruangan lantai 3 SMK PGRI 3 Malang. Di SMK tersebut terdapat 330 komputer dan 40 komputer cadangan. Setelah mencoba dan mengecek komputer, jaringan serta server, Muhadjir mengatakan bahwa SMK PGRI 3 telah siap untuk melakukan simulasi UNBK SMP pekan depan. "Ini adalah contoh sekolah yang sudah siap untuk pelaksanaan UNBK meskipun jumlah siswa dan komputer yang digunakan cukup banyak," katanya.

sumber : republika.co.id

Pemerintah Terbitkan PP Gaji PNS Baru, PNS Bertanya-tanya?

Pemerintah Terbitkan PP Gaji PNS Baru - Kenaikan gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang sangat dinanti-nantikan, toh siapa yang tidak mau gajinya naik, Namun Recana Gaji dan Tunjangan PNS yang gencar di perbincangkan  beberapa tahun belakangan tidak terlaksana seperti tahun sebelumnya, kenaikan gaji tahunan untuk menyeseuiakan nilai inflasi nilai mata uang, kenaikan gaji berkisar antara 4 sampai 6 persen. Sebelumnya pemerintahan Jokowi menggemborkan bahwa gaji PNS alias ASN akan digaji berdasarkan beban kerja, resiko, dan tanggung, jawab. Gaji PNS akan mencapai belasan juta perbulannya. Namun realitanya 2 tahun belakang 2016 dan 2017 tidak ada perubahan gaji PNS sama sekali, dan juga kenaikan gaji tahunan.

Seperti infoptkonline.com kutip dari liputan6.com bahwa Pemerintah segera merobah struktur gaji PNS dengan merbitkan peraturan pemerintah (PP) baru. Pemerintah anggap struktur pendapatan antara gaji dengan tunjangan PNS saat ini tidak seimbang.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini terdapat tiga unsur yang menentukan penghasilan PNS. Unsur tersebut adalah gaji pokok, tunjangan kinerja, dan kemahalan daerah.

"Saat ini memang antara gaji pokok dan tunjangan kinerja enggak berimbang. Gaji pokok kecil, kemudian tunjangannya yang besar," kata dia di Kementerian PAN-RB Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Padahal, gaji pokok merupakan penentu jaminan kesehatan dan pensiun bagi PNS. Jika gaji pokok besar, maka jaminan seperti pensiun akan juga naik.

"Memang persoalannya saat ini yang jaminan kesehatan. Pensiun basisnya persentase gaji pokok. Ketika gaji pokok dinaikkan, maka berdampak ke struktur pensiun dan seterusnya," ujar dia.

Untuk mengubah pola gaji tersebut, pemerintah akan sangat berhati-hati. Sebab perubahan pola ini akan berdampak kepada anggaran negara. "Kita sangat berhati-hati di situ. Ketika akan meningkatkan struktur gaji pokok, cek kemampuan negara cukup apa enggak. Dan ini seluruh wilayah Nusantara," ucap dia. Terkait tingkat kemahalan, pemerintah akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita lihat titik nolnya, misal Jakarta 0 artinya Papua berapa kali indeks dari Jakarta 5 kali kah, 7 kali, atau 1 kali. Daerah lain nol koma sekian," ungkap dia.

Namun, dia menekankan, perubahan struktur pendapatan ini tidak mengurangi penghasilan yang diterima saat ini. Perubahan itu hanya penyesuaian alokasi saja.

"Prinsipnya kita seharusnya tidak mengurangi penghasilan saat ini, bagaimana menyusun struktur penggajian baru tapi tidak mengurangi penghasilan saat ini, ini masalah alokasi ini saja," ungkap dia.

Ketentuan perubahan struktur penggajian tersebut akan diatur dalam PP. PP ini terpisah dari PP yang baru saja terbit, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil."Untuk sistem penggajian dan tunjangan akan kita atur di dalam PP yang terpisah dari PP 11," terangnya.

Semoga saja niat pemerintah ini bukan sekedar janji, namun direalisasikan pada tahun 2018, dan tidak perlu menunggu tahun pemilihan umum.