Rp 1,4 Triliun Tunjangan Guru Honorer Cair Tahun 2016

Komisi VIII DPR berhasil memperjuangkan aspirasi para guru agama non-PNS yang selama ini tunjangannya tak terbayarkan. Sebab, pemerintah setuju menyediakan anggaran Rp 1,4 triliun untuk guru honorer.

"Melalui pembahasan yang alot dan panjang, Komisi VIII dan Kementerian Agama sepakat merelokasi anggaran tambahan sebesar Rp1,4 triliun untuk membayar tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak kepada pers di Jakarta, Jumat (23/10).
Deding Ishak menjelaskan tunjangan para guru agama honorer ini akan cair mulai 2016. "Selama ini kita sering mendapatkan pengaduan dari para guru yang tunjangannya tidak terbayarkan. Makanya kita bersama-sama memperjuangkan dan Alhamdulillah akhirnya lahir SK inpassing untuk merelokasi anggaran tambahan pembayaran tunjangan guru honorer," katanya.


Selama ini Komisi VIII sering mendapat pengaduan dari para guru honorer yang tunjangannya belum dibayarkan, baik tahun 2015 bahkan ada yang dari 2014. Tunjangan itu beraneka ragam mulai dari tunjangan profesi, sertifikasi, inpassing yang tidak bisa dibayarkan akibat tidak ada anggaran.

Dalam pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA K/L) antara Komisi VIII dan Kementerian Agama disepakati bahwa untuk membayarkan tunjangan terutang para guru agama honorer itu maka perlu direlokasikan sejumlah anggaran di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Litbang hingga kesekjenan.

"Ini hasil perjuangan semua fraksi di Komisi VIII yang selama ini sering mendapat pengaduan dari para guru yang datang ke Komisi VIII maupun saat mereka turun ke dapil," katanya. Anggota Komisi ini banyak mendapatkan keluhan tentang tunjangan guru-guru agama honorer yang belum terbayarkan.
Sumber :nasional.republika.co.id

Yuddy Chrisnandi Berjanji akan mengangkat Honorer K2 jadi PNS

Para tenaga Honorer terutama yang sudah masuk katagori II ( K2) harus sedikit bernapas lega, pasalnya setelah sekian lama mengabdi dan juga menunggu kepastian tetang nasib mereka kini ada sedikit titik terang yang tentunya ini memberikan semangat bagi para honorer itu sendiri.
Seperti yang dikutip dari JPNN bahwa Mentri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ( Menpan-RB) yaitu Bpk Yuddy Chrisnandi telah mantap untuk mengangkat Honorer K2 ( Katagori 2) menjadi PNS tanpa Tes, Beliau juga mengatakan bahwa kebijakan mengangkat Honorer K2 menjadi PNS sudah beliau pikirkan masak-masak yang tentunya berdasarkan saran dan masukan dari beberapa pihak terkait

Yuddy Chrisnandi juga menghimbau kepada para tenaga honorer yang tentunya kesal dan marah akibat terlambatnya ketidak adilan yang diterima belakangan ini seperti banyak keputusan dan kebijakan yang tidak ada realisasinya itu untuk tidak menyalahkan Presiden, tetapi Menpan lah yang bertanggung jawab.
Semoga saja apa yang beliau katakan bukan cepat direalisasikan dan bukan hanya omong kosong belaka

Honorer K2 Tidak Boleh Takut Diintimidasi

Honorer K2 Tidak Boleh Takut - Dikutip dari halaman jpnn.com bahwa honorer kategori dua (K2) diimbau untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-haknya. Jangan pernah takut diintimidasi dan harus berani mengungkapkan fakta kebenaran di lapangan.

"Kami yakin, banyak honorer K2 yang masih takut membuka kecurangan-kecurangan di lapangan. Kita tidak boleh takut dengan tindakan intimidasi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Ingat, menelantarkan nasib honorer K2 asli sama dengan menelantarkan masa depan bangsa," seru Ketua Tim Investigasi Gerakan Honorer K2 Indonesia Bersatu (GHK2IB) Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Kamis (26/3).

Dia menambahkan, makin diam dan tutup mulut, maka nasib honorer K2 akan kian tidak jelas. Honorer K2 harus bangkit dan tidak hanya menunggu keajaiban datang dari langit.

"Honorer K2 jangan hanya diam, kita harus bergerak terus. Buka mata dan telinga, ungkap semua kecurangan yang ada. Seret honorer bodong serta oknum PNS yang terlibat, biar pemerintah tahu kondisi riil di lapangan," tuturnya.

Ditambahkan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, pihaknya terus melakukan aksi lobi-lobi ke pusat untuk mendapatkan kepastian mekanisme pengangkatan K2 menjadi CPNS.

"Jakarta ini sudah seperti rumah kami. Hampir tiap minggu kami ke sini untuk memperjuangkan nasib K2. Semoga pemerintah tidak lupa akan janjinya," harapnya.