Organisasi para wakil rakyat di daerah itu mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada honorer K2.
"Kami akan terus melakukan lobi-lobi. Semua anggota DPRD Kabupaten bergerak untuk membantu perjuangan honorer K2," ujarnya Ketum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Jumat (7/9).
Lukman menyatakan, saat ini yang harus dilakukan adalah mendorong revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat. Itu sebabnya dalam rakernas honorer K2 pada awal Oktober mendatang, misi utamanya adalah menggolkan revisi UU ASN. Ini agar honorer K2 tua bisa diangkat CPNS.
"Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa hadir sehingga beliau mendengar sendiri keluhan rakyatnya. Rakyat yang bertahun-tahun mengabdi dengan gaji rendah. ADKASI selalu di belakang K2," ucapnya.
Politikus PDIP ini menilai, masa penantian honorer K2 sudah terlalu panjang. Wajar bila mereka minta tahun ini diangkat CPNS mumpung masih diberikan umur.
"Kami akan terus melakukan lobi-lobi. Semua anggota DPRD Kabupaten bergerak untuk membantu perjuangan honorer K2," ujarnya Ketum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Jumat (7/9).
Lukman menyatakan, saat ini yang harus dilakukan adalah mendorong revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dipercepat. Itu sebabnya dalam rakernas honorer K2 pada awal Oktober mendatang, misi utamanya adalah menggolkan revisi UU ASN. Ini agar honorer K2 tua bisa diangkat CPNS.
"Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa hadir sehingga beliau mendengar sendiri keluhan rakyatnya. Rakyat yang bertahun-tahun mengabdi dengan gaji rendah. ADKASI selalu di belakang K2," ucapnya.
Politikus PDIP ini menilai, masa penantian honorer K2 sudah terlalu panjang. Wajar bila mereka minta tahun ini diangkat CPNS mumpung masih diberikan umur.
Sumber : jpnn.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar